Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Kecamatan Bojonegoro Bojonegoro © 2014
RENJA 2018

 

  RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN BOJONEGORO

TAHUN 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN BOJONEGORO

TAHUN 2017

 

 

 

KATA  PENGANTAR

 

Segala puji syukur kita panjatkan kehadlirat ALLah SWT karena atas karunia Nya, akhirnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) tahun 2018 Kecamatan Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra SKPD ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Rancangan Awal RENJA- SKPD merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018, kami telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Kecamatan Bojonegoro Tahun 2018.  Harapan kami Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) tahun 2018 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Bojonegoro.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Kecamatan Bojonegoro tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharap  kritik dan saran yang bersifat membangun .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

Kata Pengantar ............................................................................................ i

Daftar Isi ..................................................................................................... ii

Daftar Tabel .................................................................................................. iii

Daftar Lampiran ............................................................................................. -

 

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang………. ....................................................... 1

1.2 Landasan hokum……………………………………………. 1

1.3 Maksud dan tujuan ………………………………………….. 2

1.4 Sistematika Penulisan………………………………………. 3

 

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN  LALU………… 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonegoro Th. 4

2017  dan Capaian      Renstra SKPD …………………….

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD………………………… 9

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi    13

SKPD…………………………………………………………

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 13

 

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 14

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi…… 14

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD………………. 33

3.3 Program dan Kegiatan………………………………………. 33

 

BAB VII : PENUTUP ............................................................................... 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL

 

Tabel 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pen 5

capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kecamatan Bojonegoro

Tabel 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojonegoro……….. 10

Tabel 3 : Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan  Th

2018 kecamatan Bojonegoro………………………………………..13

Tabel 4 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bojone 35

Goro Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN

 

 

1.1 LATAR BELAKANG

        Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojonegoro merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Bojonegoro dalam periode Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan dokumen rencana kerja pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojonegoro Tahun 2018 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bojonegoro Tahun 2013-2018 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018. Renja Kecamatan Bojonegoro memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

 Rencana Kerja (Renja) PD merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja PD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah

 

1.2 LANDASAN HUKUM

       Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bojonegoro Tahun 2018 adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Tahun 2014-2019;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

        Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojonegoro Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bojonegoro dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visI dan misi Kecamatan Bojonegoro yang menunjang visi dan misi Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2018 adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2018 serta mewujudkan efisiensi  dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

       Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bojonegoro Tahun 2018 adalah sebagai berikut  :

 

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN  LALU

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonegoro Tahun 2016   dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonegoro Tahun 2017 dan Capaian      Renstra PD

            Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Bojonegoro. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojonegoro adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan PD terkait dengan kegiatan tersebut.

        Dalam penyusunan Renja 2018 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di Tahun 2017. Evaluasi Renja Tahun 2017 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Bojonegoro, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada tabel halaman berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017

Kecamatan Bojonegoro

 

  Nama SKPD : Kecamatan Bojonegoro

 

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2015   (n-3)

Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)

Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2017

Program Kegiatan

(Outcomes)/Kegiatan (Output)

(Renstra PD) Tahun 2013-2018 

Target Renja PD Tahun 2016

 (n-2)

Realisasi Renja PD Tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

4

01

4.01.5

01

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

01

4.01.5

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48 bulan

80 %

 

 

 

 

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional  jasa pemeliharaan dan perijinan

30 unit

-

10 unit

1 unit

10%

10 unit

11

36,66 %

 

 

 

 

07

Penyediaan jasa  administrasi keuangan

Jumlah terbayarnya honorarium pengelola administrasi keuangan

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

42 bulan

80 %

 

 

 

 

08

Penyediaan  peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

Jumlah bulan terbayarnya  peralatan/bahan dan jasa  kebersihan kantor

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

42 bulan

80 %

 

 

 

 

10

Tersedianya  alat tulis kantor

Terbayarnya pembelian alat tulis kantor

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48 bulan

80 %

 

 

 

 

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terbayarnya pembelian  barang cetakan dan penggandaan

 36 bulan

-

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

24 bulan

66,6 %

 

 

 

 

12

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor

22  unit

10  unit

10  unit

10 unit

100%

1 unit

21 unit

95%

 

 

 

 

 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya penambahan daya

1 unit

-

-

-

-

1 unit

1unit

100 %

 

 

 

 

 

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

24 bulan

-

-

-

-

12 bulan

12 bulan

50 %

 

 

 

 

 

Rapat-rapat  koordinasi dan konsultasi  keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi  keluar daerah

16 kali

4 kali

-

-

-

2 kali

6 kali

37,5 %

 

 

 

 

 

Penyediaan jasa  tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran

 

Terbayarnya  honorarium PTT

12 bulan

12 bln

-

-

-

-

12 bln

100 %

 

 

 

 

13

Rapat-rapat  koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48 bulan

80 %

 

 

 

 

21

Monitoring dan evaluasi kegiatan kecamatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan kecamatan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

-

0%

-

12  bulan

33,33%

 

 

 

 

22

Penunjang pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum

Terbayarnya honorarium PTT, petugas radiogram, petugas website

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

25

Operasional Kelurahan Jetak

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

26

Operasional Kelurahan Klangon

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

27

Operasional Kelurahan Sumbang

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

28

Operasional Kelurahan Kepatihan

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

29

Operasional Kelurahn Mojokampung

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

30

Operasional Kelurahan Kadipaten

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

31

Operasional Kelurahan Ngrowo

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

32

Operasional Kelurahan Karangpacar

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

33

Operasional Kelurahan Banjarejo

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

34

Operasional Kelurahan Ledok Wetan

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

35

Operasional Kelurahan Ledok Kulon

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

60 bulan

24  bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48  bulan

80 %

4

01

4.01.5.

02

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

 

 

 

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kanto

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

48  bulan

80 %

 

 

 

 

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

48  bulan

80 %

4

01

4.01.5.

03

 

Program peningkatan disiplin aparatur

 

 

 

 

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terbelinya pakaian khusus hari hari tetentu

800 stel

300 stel

150 stel

150 stel

100%

175 stel

625  stel

78,125 %

4

01

4.01.5.

05

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 

 

 

 

02

Sosialisasi peraturan perundang undangan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan bagi aparatur kecamatan

5 kegiatan

2 kegiatan

1 keg

1 keg

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

80 %

2

14

4.01.5.

15

 

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

 

 

 

 

06

Penyusunan Kecamatan dalam angka

Tercetaknya Buku Kecamatan Dalam Angka

50 buku

20 buku

10 buku

10 buku

100%

10 buku

40 buku

80 %

2

03

4.01.5.

15

 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan    (pertanian/perkebunan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Tersedianya bibit tanaman

4 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

3 paket

75 %

2

02

4.01.5

18

 

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

 

 

 

 

07

Pembinaan PKK daerah

Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48 bulan

80 %

4

03

4.01.5

21

 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

 

 

 

 

31

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan desa

Tersusunnya daftar usulan prioritas  kegiatan pembangunan di Kecamatan Bojonegoro

2 keg

-

-

-

0 %

1 keg

1 keg

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

 

          Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan PD dan instansi terkait.

         Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Bojonegoro Tahun 2018, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bojonegoro. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada table berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojonegoro

 

 

No.

Indikator

SPM/ Standard Nasional

IKK

Target Renstra PD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Target 2016 (th n-2)

Target 2017

(th n-1)

Target 2018

(Th n)

Target 2019

(th n+1)

Tahun 2016

(th n-2)

Tahun 2017

(th n-1)

Tahun 2018

(Th n)

Tahun 2019

(th n+1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

95,95%

22,40%

100%

100%

 

 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

 

 

12 unit

12 unit

12 unit

12 unit

25,70%

0%

100%

100%

 

 

Penyediaan jasa  administrasi keuangan

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

99,89%

66,57%

100%

100%

 

 

Penyediaan  peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

39,79%

100%

100%

 

 

Tersedianya  alat tulis kantor

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

28,04%

100%

100%

 

 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

33,33%

100%

100%

 

 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

 

 

-

1 paket

-

-

-

0%

-

-

 

 

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

 

 

100%

100%

1 unit

1 unit

99,84%

0%

100%

100%

 

 

Penyediaan makanan dan minuman

 

 

-

12 bln

12 bln

12 bln

-

30,34%

100%

100%

 

 

Rapat-rapat  koordinasi dan konsultasi keluar daerah

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

 

0%

100%

100%

 

 

Rapat-rapat  koordinasi dan konsultasi dalam daerah

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

0%

100%

100%

 

 

Monitoring dan evaluasi kegiatan kecamatan

 

 

12 bln

-

-

-

0%

-

-

-

 

 

Penunjang pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

75,16%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Jetak

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

88,04%

26,61%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Klangon

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

93,52%

29,07%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Sumbang

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

91,70%

21,37%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Kepatihan

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

95,86%

47,04%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Mojokampung

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

84,93%

25,86%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Kadipaten

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

93,87%

28,69%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Ngrowo

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

95,26%

43,06%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Karangpacar

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

95,11%

47,93%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Banjarejo

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

81,72%

45,19%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Ledok Wetan

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

92,84%

44,21%

100%

100%

 

 

Operasional Kelurahan Ledok Kulon

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

88,21%

26,73%

100%

100%

 

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

99.99%

51,98%

100%

100%

 

 

Pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

96,76%

43,50%

100%

100%

 

 

Pemeliharan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

39,69

100%

100%

 

3

Program peningkatan disiplin aparatur

 

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

 

 

150 stel

150 stel

175 stel

175 stel

100%

0%

100%

100%

 

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

 

 

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

0%

100%

100%

 

5

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

 

Penyusunan Kecamatan Dalam Angka

 

 

10 eksp

10 eksp

10 eksp

10 eksp

100%

0%

100%

100%

 

6

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)

 

Pengembangan pembenihan/pembibitan

 

 

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

0%

100%

100%

 

7

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

 

Pembinaan PKK Daerah

 

 

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

0 %

100%

100%

 

8

Program Perencanaan  Pembangunan Daerah

 

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa

 

 

-

1 keg

1 keg

1 keg

-

0%

100%

100%

 

 

 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

 

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

  1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Bojonegoro dengan instansi terkait.
  2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
  3. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
  4. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal

 

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 

       Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan  melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang mulai tingkat desa hingga kecamatan. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Renja PD. Penyusunan Renja dibahas bersama BAPPEDA. Tujuan pembahasan rancangan adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi  PD. Hingga Renja 2018 ini disusun, belum ada usulan dari masyarakat terkait program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2018.

 

Tabel 3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kecamatan Bojonegoro

 

Nama PD : Kecamatan Bojonegoro

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N   I   H   I   L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

         

           Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, isu - isu strategis pembangunan Kabupaten Bojonegoro dirumuskan berdasarkan                   permasalahan - permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang meliputi aspek fisik - lingkungan, social -budaya, ekonomi - keuangan dan legal - kelembagaan

3.1.1 Penelaahan Isu Strategis Internasional

 

       Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan antara lain : pencapaian tujuan pembangunan milenium (millenium development goals/MDGs), penerapan green economic global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, penerapan sumber energi alternatif, antisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, antisipasi perubahan iklim global (global warning/climate change), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, serta adanya regionalisasi perdagangan ekonomi baik dilingkungan ASEAN (AFTA / Asean Free Trade Agreement), ASIA (MEA)  maupun dengan kelompok diluar ASEAN  (ACFTA, AFTA+3). Indonesia yang diprediksi  menjadi negara ke - 5 terbesar secara global dan untuk mencapainya, salah satu pilar peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah melalui pembangunan infrastruktur. Saat ini, Indonesia masih dalam keadaan krisis infrastruktur dimana:

  • Kualitas jalan yang rendah mengakibatkan waktu tempuh di jalan dua kali lebih lama dibandingkan di Thailand dan Malaysia sehingga biaya logistik sangat tinggi;
  • Rasio elektrifikasi sebesar 84.1% sementara Thailand, Filipina dan Vietnam hampir mencapai 100%

Saat ini, perlambatan ekonomi global menekan pertumbuhan ekonomi Nasional dan penerimaan pajak

  • Pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat telah menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun terakhir dan menjadi 4,8% di tahun 2015. Pemerintah merancang peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3% pada tahun 2016.
  • Sementara itu penurunan harga komoditas global yang berlangsung sejak tahun 2013, telah menekan penerimaan negara dari sumber pajak. Penerimaan pajak tumbuh di bawah pertumbuhan alamiahnya selama periode 2013-2015. Melalui langkah penyempurnaan administrasi perpajakan dan perluasan basis pajak, Pemerintah terus berupaya agar kinerja penerimaan pajak terus meningkat untuk mendukung belanja stimulus fiskal.
  • Dengan target pajak tahun 2016, sebesar 1.360,1 trilyun Rupiah  diperlukan extra effort sebesar 18,21% atau setara dengan  193,2 Trilyun Rupiah. Besaran ini dapat menjadi potensi yang tidak tercapai (shortfall)   

 

3.1.2 Penelaahan Isu Strategis Nasional

  1. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019

Review terhadap RPJMN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahun. Pemahaman terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang nasional akan memandu RPJMD Kabupaten Bojonegoro agar selaras dengan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Visi RPJMN 2015 - 2019 adalah :

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - royong"

 yang akan dicapai dengan 7 (tujuh)  Misi  pembangunan sebagai    berikut :

  • Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
  • Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hokum;
  • Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
  • Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
  • Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;
  1. Prioritas  dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017

Dimensi Pembangunan Manusia

Sasaran

  • Revolusi Mental
  • Kesehatan
  • Pembangunan Perumahan dan Permukiman

 

 

Penekanan

  • Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan
  • Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan                 masing - masing 20% APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan).
  • Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP 2015 dengan program sejuta rumah

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Sasaran

  • Kedaulatan Pangan
  • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
  • Kemaritiman dan Kelautan
  • Pariwisata
  • Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

    Penekanan

  • Penekanan Sektor Unggulan sudah dimulai sejak APBN - P 2015
  • Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Penyertaan Modal Negara)
  • Kedaulatan Energi (terutama melalui Penyertaan Modal Negara)
  • Kemaritiman dan Kelautan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Penyertaan Modal Negara)
  • Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri : akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2017 terutama pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan pariwisata

Dimensi Pemerataan Antar Pendapatan Dan Wilayah

Sasaran

  • Pemerataan Antar kelompok Pendapatan;
  • Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal;
  • Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  • Pengembangan Konektivitas Nasional;
  • Reforma Agraria.

Penekanan

  • Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh antara 5 - 6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai Bersyarat dalam RKP 2017 dan mempertahankan dukungan untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan.
  • Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah.
  • Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  • Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa. Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa.
  • Menekankan konektivitas antar wilayah dalam RKP 2017 pada penyelesaian proyek - proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan.
  • Infrastruktur menjadi motor penggerak pembangunan untuk mendorong masuknya investor dengan penguatan sektor riil, sehingga akan mempermudah pencapaian cita - cita dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi penuh (orang dan barang-barang produksi lokal).

 

 

Kondisi Perlu (Polhukhankam)

Sasaran

  • Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Penekanan

  • Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat;
  • Memantapkan penegakan hokum;
  • Memantapkan reformasi birokrasi;
  • Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek -aspek demokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkan efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk kerjasama   selatan - selatan dan triangular.

3.1.3 Penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur

Review terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk menjaga sinergi pembangunan secara berjenjang dari pembangunan provinsi ke pembangunan kabupaten / kota. Pemahaman terhadap kebijakan Pembangunan Jangka  Menengah Provinsi akan memandu RPJMD Kabupaten Bojonegoro agar selaras dan sinergis dengan visi, misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi                 Jawa Timur.

Adapun Visi, Misi dan Isu Strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur diuraikan sebagai berikut:

Visi : “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak

Misi:  

  • Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;\
  • Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
  • Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
  • Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
  • Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial;

Isu Strategis per Misi RPJMD :

Misi I :Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

  • Belum meratanya akses mutu layanan pendidikan di  semua jenjang pendidikan;
  • Masih rendahnya Angka Paritipasi Kasar, Angka  Partisipasi Murni jenjang pendidikan menengah;
  • Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata;
  • Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung;
  • Masih  besarnya angka kemiskinan;
  • Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi;
  • Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Perlindungan perempuan dan anak.

Misi II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi

  • Masih Adanya Alih Fungsi Lahan Pertanian ( Baru 5 Kab yang sudah menyelesaikan Perda LP2B), dan banyaknya Jaringan irigasi yang rusak;
  • Masih lemahnya penguasaan teknologi pertanian,  serta terbatasnya sarana-prasarana pengelolaan pasca panen hasil produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  • Perubahan Kewenangan Pengelolaan Ruang Laut s/d 12 mil (Undang - undang Nomor 23 Th 2014);
  • Lemahnya kelembagaan, akses pasar dan akses modal para pelaku UMKM;
  • Belum efisiennya sistim logistik dan sistim distribusi barang;
  • Masih banyaknya IKM yang belum terstandarisasi;
  • Sistim informasi penanaman modal belum optimal;
  • Dampak banjir dan Kekeringan;
  • Belum mantapnya konektivitas;
  • Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi.

Misi III : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang

  • Review RTRW dan percepatan penetapan rencana    tata ruang kawasan strategis Provinsi
  • Tingginya tingkat pencemaran lingkungan pada media air dan tanah;
  • Adanya perubahan kewenangan di bidang Pertambangan dan air tanah;
  •  Revisi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil (RZWP3K) Provinsi;

 

Misi IV : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

  • Belum adanya ketentuan teknis pelaksanaan regulasi Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  • Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan  pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara sehingga rawan Konflik sosial dimasyarakat;
  • Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui e-Government;
  • Rendahnya tingkat konsistensi antar Dokumen Perencanaan;
  • Pengembangan Potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD); 
  • Kapasitas Fiskal Rendah dan Potensi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan (non APBD/APBN);

Misi V : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

  • Kurangnya aktualisasi, fasilitasi dalam pelestarian budaya daerah;
  • Belum terintegrasinya penanganan sektor pariwisata secara holistik integratif.

 

Tema dan Prioritas  Pembangunan Jawa Timur tahun 2017

Tema :

Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Prioritas 2017:

Prioritas Misi I

  • Peningkatan sarana prasarana Pendidikan;
  • Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
  • Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan;
  • Mengoptimalkan tenaga perawat dari Ponkesdes dan Penyuluhan/pendidikan kesehatan terkait kesehatan jiwa;
  • Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan  tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  • Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan.

Prioritas Misi II

  • Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu dengan dengan pemanfaatan alsintan;
  • Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
  • Loan Agreement Untuk Pembiayaan Industri  Primer;
  • Percepatan Perda LP2B;
  • Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pertanian;
  • Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (KRPL & Karang Kitri);
  • Peningkatan Teknologi dan Mekanisasi On Farm & Off Farm à Pengembangan Industri Primer;
  • Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
  • Penyempurnaan Sistem informasi penanaman modal;  
  • Pembangunan East Java Investment Super Corridor (EJISC);
  • Konservasi  kawasan Hulu, Percepatan pembangunan infrastruktur SDA, dan Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir;
  • Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta upaya percepatan pembangunan JLS;
  • Pembangunan Sistem PengelolaanAir Minumskala Regional dan saerah rawan kekeringan;
  • Penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  • Pengembangan TPA Regional.

 

Prioritas Misi III

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
  • Sinkronisasi Rencana Pembangunan dengan Rencana Spasial;
  • Pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah.

Prioritas Misi IV

  • Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder private dan masyarakat secara profesional dan pemberdayaan keterlibatan masyarakat berbasis kearifan lokal (local wishdom);
  • Menata kembali tupoksi skpd dan sop berbasis kiss-mi (restrukturisasi kelembagaan);

Prioritas Misi V

  • Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal;
  • Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing

3.1.4 Penelaahan Penelaahan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro

        Perencanaan pembangunan jangka panjang juga memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 memberikan arahan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten. Adapun tujuan dan kebijakan penataan ruang yang termuat dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

       Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Bojonegoro yaitu untuk mewujudkan ruang yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata, dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Bojonegoro, meliputi:

  • Pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
  • Pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat;
  • Pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang  ramah lingkungan serta bernilai ekonomis;
  • Pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah;
  • Pengendalian secara ketat pada kawasan hutan; dan
  • Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

 

Penelaahan Isu-Isu Strategis Kabupaten

 Dengan  memperhatikan  hasil penelaahan isu-isu strategis nasional maupun internasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, dan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, maka  Isu Strategis Jangka Menengah Pembangunan  Kabupaten  Bojonegoro  Tahun 2015 - 2018 adalah sebagai berikut:

  1. Isu pangan yaitu : meningkatkan peran Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri  dengan mendorong semua program  pertanian, peternakan dan yang terkait guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (pertanian bahan makanan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penyediaan surplus pangan,  serta peningkatan keanekaragaman  pangan dari bahan pangan asli Bojonegoro
  2. Isu energi yaitu : mendukung dan membantu pemerintah pusat terkait peningkatan produksi migas, peningkatan kontribusi energi dan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam termasuk pemanfaatan energi terbarukan
  3. Isu wisata, industri, manufaktur dan jasa, yaitu : pengembangan dan pengoptimalan 13 kawasan industri dan pariwisata, meningkatkan nilai tambah pada semua mata rantai produksi bidang industri, pertanian dan jasa dan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing, mempersiapkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai jasa unggulan, mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) berbasis alam dan pengembangan desa wisata
  4. Isu pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan,  yaitu : solusi dan penanganan banjir dan kekeringan secara tepat, penanganan bencana longsor dan anomali iklim melalui sistem pengelolaan air terpadu (pembangunan waduk, bendung gerak, embung, sumur resapan, biopori, pompanisasi, normalisasi sungai dan drainase kota) serta keterpaduan holistik SKPD dan pemangku kepentingan, juga pengelolaan sampah secara tepat dan ekonomis
  5. Isu reformasi birokrasi, modal sosial dan modal manusia, yaitu : meningkatkan pelayanan prima pada semua perangkat pelayanan publik, yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Bojonegoro, meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan melalui pelaksanaan jaminan sosial dan kesehatan  (JKN, KIS, Jamkesda), pendidikan (Bidik misi, DAK Pendidikan). Mengimplementasikan prinsip kabupaten welas asih pada semua aspek pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public
  6. Isu pengelolaan ketertiban hukum dan sosial, yaitu : mengembangkan informasi publik yang transparan dan aspiratif, meningkatkan kerjasama dalam segala bidang peningkatan kesejahteraan dan keamanan rakyat baik dengan pemerintah daerah lain, swasta, perguruan tinggi, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya. Meningkatkan keselarasan pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan daerah
  7. Isu pembangunan desa lewat gerakan desa sehat dan cerdas, yaitu  sebagai bentuk dari desa membangun dan membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan 20 Indikator yang ada dalam GDSC maka dapat sebagai landasan penyusunan program, kegiatan dan penganggaran di desa. Dalam penerapannya sebagai spirit utama pembangunan berkelanjutan (sustainable development)  pada 6 pilar pembangunan Bojonegoro.
  8. Isu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan, yaitu : melaksanakan program–program dalam mendukung pencapaian target nasional, melaksanakan program yang pro poor, pro growth, pro job dan pro environment
  9. Isu infrastruktur, yaitu : pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur secara nasional, baik terkait infrastruktur, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, taman dan sarana publik lainnya
  10. Isu anggaran, yaitu :   melaksanakan program yang bersifat mengikat dalam rangka pemenuhan peraturan pembangunan  (anggaran pendidikan 20%, anggaran kesehatan 10%), meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil migas untuk membiayai program prioritas  dan investasi produktif, aman dan berkelanjutan melalui pembentukan dana abadi migas

Dalam perencanaan pembangunan Bojonegoro. baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dirancang dengan semangat melawan kutukan sumberdaya alam dan wujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin pada enam pilar pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

 

 

  1. Pilar pembangunan ekonomi  

Menempatkan bidang ekonomi pada nomor pertama bukan tanpa maksud. Bila kita ingin wujudkan kesejahteraan, kebahagiaan bersama secara berkelanjutan, kunci pertamanya adalah segenap rakyat Bojonegoro memiliki pendapatan yang meningkat secara berkelanjutan. Karena itu fokus kebijakan ekonomi adalah bagaimana menjadikan Bojonegoro sebagai kawasan yang seluruh rakyat dapat melakukan aktivitas ekonomi,  mendapatkan kesempatan beraktivitas yang dapat menyebabkan pendapatan berkelanjutan. Kaitannya dengan migas, bagaimana menjadikan kesempatan eksplorasi dan eksploitasi migas untuk  kesempatan pekerjaan, bisnis dan menciptakan peluang ekonomi disektor non migas, terutama pertanian, jasa, dan manufaktur.

  1. Pilar Lingkungan hidup 

Aktivitas ekonomi memerlukan dukungan lingkungan hidup yang sehat, sehingga kelak terwujud Bojonegoro sebagai kawasan yang nyaman untuk hidup, bermain, kerja, ibadah dan belajar. Lingkungan Hidup Bojonegoro yang berkualitas dan SDM yang sehat produktif.

Pembangunan lingkungan hidup Bojonegoro diarahkan:  dalam rangka mengurangi sumber kerusakan, memperbaiki kerusakan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.  Implementasinya antara lain: Revisi tata ruang, kewajiban Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap industri,  penegakan hukum, gerakan penanaman pohon, gerbang bersinar Bojonegoro, pembuatan biopori, embung, infrastruktur irigasi,  jalan paving, festival Bengawan Solo, grebeg berkah Bojonegoro, dan lainnya

  1. Pilar Modal manusia dan modal sosial 

Perubahan dari pertanian ke sektor lainnya dengan terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup memerlukan dukungan sosial dan sumberdaya manusia. Dukungan sosial yang proaktif dan kondusif, saling percaya, terbuka terhadap kemungkinan baru. Manusia Bojonegoro harus menjadi Sumberdaya yang produktif, karena harus sehat lahir batin, sehat fisik dan karakter ketaqwaannya, inovatif dan kreatif dan berwasanan lingkungan hidup. Orang-orang Bojonegoro dengan kualitas semacam inilah yang kelak akan melahirkan berbagai terobosan wujudkan keunggulan Bojonegoro, bahkan melebihi apa yang kita bayangkan saat ini. 

Untuk inilah program pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ketahanan dan kesatuan bangsa dilakukan. Fokusnya terwujudnya  modal budaya, dan modal sosial bagi seluruh rakyat Bojonegoro. Beberapa programnya antara lain: perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara merata, peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, pembukaan program dan jenis pelatihan ketrampilan yang relevan bagi rakyat, kerjasama dalam dan luar negeri, peningkatan kompetensi organisasi sipil dan pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau ada mengistilahkan sebagai Non Government Organisation (NGO) untuk mendukung pembangunan Bojonegoro, melalui kiprah masing-masing serta pelatihan tenaga kerja vocasional dengan jumlah 12.000 orang guna meningkatkan ketrampilan masyarakat Bojonegoro (no one left behind).

  1. Pilar Kebijakan fiskal berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Bojonegoro akan memperoleh kenaikan pendapatan dari dana bagi hasil migas, dan kemungkinan bagian hasil bisnis Participating Interest. Namun bukan berarti tanpa masalah.

Pertama, masalah fluktuasi pendapatan, hal ini dipengaruhi tiga hal: harga internasional migas yang dapat naik turun drastis, kenaikan dan penurunan lifting yang sepenuhnya bukan dalam kewenangan Bojonegoro, keadaan politik pusat. Acapkali situasi nasional membuat para pemimpin pusat menunda transfer pembagian dana bagi hasil. Keadaan ini sudah beberapa kali dialami Bojonegoro dan berakibat pada hampir gagal bayar pada sejumlah proyek yang dilaksanakan. Dari sisi pendapatan ini, maka Bojonegoro harus hati-hati dalam membuat estimasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan dimasukkan dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Apalagi Undang Undang di Indonesia mengatur bahwa daerah yang berpendapatan tinggi, tidak mendapatkan DAK dan  DAU akan dikurangi bisa sampai nol.

Masalah kedua yang dihadapi Bojonegoro, bagaimana dalam ketidakpastian pendapatan seperti itu dapat mengalokasikan anggarannya secara tepat dan berimplikasi pada kemampuan Bojonegoro membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam rangka itulah maka kebijakan penganggaran Bojonegoro dilaksanakan: 

  1. Belanja fokus pada hal yang mendasar: pengembangan SDM yang sasarannya menjadikan rakyat Bojonegoro sehat lahir batin dan produktif; Belanja SDM untuk menciptakan daya saing daerah meningkat; Pembangunan modal sosial; pembangunan infrastruktur yang relevan untuk menopang strategi pembangunan ekonomi dan SDM.
  2. Dalam rangka  mewujudkan kemampuan fiskal berkelanjutan Bojonegoro memilih jalan:
  • Dalam mengelola APBD, saat pendapatan migas naik turun tajam, Bojonegoro memilih membiarkan sisa hasil pendapatan (SiLPA) lebih besar, sehingga sewaktu waktu  DBH Migas  tidak terealisasi secara teknis sudah ada dana segar yang menjadi cadangan.
  • Menginvestasikan disektor keuangan, penempatan pendapatan daerah pada sektor perbankkan ini, selain dimaksudkan untuk investasi sekaligus dimaksudkan untuk mendorong iklim usaha bagi rakyat Bojonegoro. Jumlah modal disetor dapat saja terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan kemampuan rakyat Bojonegoro.
  • Membentuk dana abadi. Dana abadi dimaksudkan untuk mengantisipasi masa dimana DBH yang diperoleh Bojonegoro tidak lagi cukup untuk membiayai pembangunan. Dari daerah kategori fiskal tinggi menjadi rendah. Karena itulah maka diperlukan dana abadi yang kelak keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai fokus utama pembangunan Bojonegoro, yaitu manusia Bojonegoro.
  1. Pilar  pemerintahan yang cerdas, baik dan bersih (Good Governance).

Untuk menjalankan pilar ekonomi, lingkungan hidup, modal manusia dan modal sosial, menjalankan kebijakan fiskal yang benar diperlukan adanya pemerintahan yang kuat, cerdas, sehat, bersih dan proaktif terhadap segala dinamika masyarakat, pengusaha, kelompok sipil dan kekuatan politik.

 

 

 

  1. Pilar Kepemimpinan transformatif.

Secara sadar Bojonegoro perlu mempromosikan, mewujudkan dan menjaga kepemimpinan tranformatif pada kepemimpinan politik, sosial, bisnis dan birokrasi. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang menggerakkan dan  mengelola perubahan secara terus menerus. Untuk menjalankan lima misi elemen pembangunan keberlanjutan Bojonegoro tidak dapat dikelola dengan kepemimpinan yang semata-mata berorientasi pada status quo, status harmonis.

Sebaliknya tranformasi harus dikelola dengan pendekatan dinamis harmonis. Khusus tentang terwujudnya kepemimpinan transformatif ini maka parta politik, ormas, dan organisasi sipil harus ikut mengambil tanggung jawab, karena disitulah praktek kepemimpinan dijalankan, namun dari situ jugalah sumber kepemimpinan dilahirkan. Pemerintah sekedar bertugas memfasilitasi segenap proses komunikasi transformatif antar elemen rakyat.

Berdasar pada skenario enam pilar, implementasi GDSC dan enam elemen tranformasi Bojonegoro. Inilah hal hal yang perlu mendapatkan perhatian serius :

  • Industri migas sudah mencapai puncak, namun uangnya tidak sebanyak yang kita bayangkan, maka harus cermat menggunakannya.
  • Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan tetap menjadi andalan utama kehidupan rakyat Bojonegoro dengan mengoptimalkan produktivitas dan NTP harus menjadi perhatian utama. Komoditas baru yang lebih menguntungkan harus diimplementasikan, seperti sorgum. Kalau tanaman jambu sudah berbuah, maka industri sudah boleh disiapkan.
  • Sektor jasa, industri dan wisata, sebagai andalan baru harus kita percepat dan perkuat pondasinya: produk, sumberdaya manusia dan infrastruktur.  Era baru ekonomi Bojonegoro sudah dimulai, industri padat modal, teknologi, padat karya sudah terjadi. Harus terus kita akselerasikan semua potensi yang menjadi daya saing Bojonegoro.
  • Kebutuhan perumahan dan industri meningkat namun kualitas lingkungan hidup harus kita wujudkan. ruang terbuka hijau harus cukup. Kerusakan lingkungan harus diperbaiki, semua penyebab kerusakan harus dicegah. Maka RDTR yang disusun dengan partisipatif yang kelak menjadi dasar kemudahan perijinan harus tuntas.
  • Modal manusia dan modal sosial, target lama belajar 12 tahun harus sukses, ketrampilan anak anak Bojonegoro harus naik kelas untuk mewujudkan Wong jonegoro sehat, cerdas, produktif dan bahagia harus terwujud semakin nyata. Suasana gotong royong, toleransi sosial, saling percaya dan solidaritas yang menjadi kunci terwujudnya ketertiban, keamanan dan keadilan harus kita perkuat.
  • Seluruh aparatur dari pemkab hingga pemdes harus menjadi kekuatan utama dari kerja birokrasi yang proaktif, kerja tepat, cepat dan bermanfaat, mampu menjadi solusi bagi semua masalah pembangunan berkelanjutan. Perbaikan sistem kerja, penggunaan IT dan pengendalian dan pengawasan agar terus disempurnakan.
  • Investasi di sektor keuangan dan pembentukan dana abadi akan tetap menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan stabilitas fiskal bojonegoro dalam jangka panjang, oleh karenanya jangan mudah tergoda untuk belok jalur dari skenario jalan mendaki.
  • Dalam memantapkan terwujudnya kepemimpinan transformatif dan kematangan demokrasi di Bojonegoro, maka pendidikan politik yang bertumpu pada gagasan dan program pro pembangunan berkelanjutan jangan dianggap tabu, dengan mendorong seluruh kekuatan politik dan elemen masyarakat madani turut berpartisipasi secara bertanggungjawab dan produktif.

              Penetapan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD.

      Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Bojonegoro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik  aktual maupun potensial.

       Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Bojonegoro serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

    Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2017 difokuskan untuk pemenuhan SPM dan upaya menangani permasalahan pembangunan yang prioritas dan mendesak untuk ditangani antara lain masalah Banjir, Kekeringan, dan Konektivitas antar Wilayah. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro tidak dapat diatasi sekaligus dalam tempo singkat, sehingga memerlukan upaya yang terus menerus dan konsisten serta  didukung pendanaan yang memadai. Untuk itu Alokasi Pendanaan di bidang  Fisik Infrastruktur perlu ditingkatkan mengingat proyek fisik tersebut diatas rata-rata adalah proyek multiyears yang memerlukan kesinambungan selama periode lima tahun kedepan untuk memastikan penanganan masalah dan target sasaran dilakukan dengan tuntas.

Berdasarkan urgensi dimaksud maka keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah  sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2013-2018 dengan target indikator kinerja, strategi dan program prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2017, dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Bojonegoro mempunyai tujuan : Meningkatkan kemampuan dan profesionallitas tenaga aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan sebagai wahana kehidupan dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM aparatur pelaksana serta   pelayanan masyarakat serta meningkatnya keberdayaan  dan kualitas hidup masyarakat serta perbaikan lingkungan

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

 

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bojonegoro terkait erat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

  1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
  2. Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasana aparatur dalam satu tahun
  3. Meningkatnyadisiplin aparatur
  4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
  5. Tersedianya bibit tanaman yang diadakan
  6. Tersusunnya data statistik daerah
  7. Tersusunnya daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan  Bojonegoro
  8. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan

 

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojonegoro:

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang kegiatannya meliputi:
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  5. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
  6. Penyediaan alat tulis kantor
  7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  9. Penyediaan makanan dan minuman
  10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  11. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  12. Penunjang pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum
  13. Operasional Kelurahan Jetak
  14. Operasional Kelurahan Klangon
  15. Operasional Kelurahan Sumbang
  16. Operasional Kelurahan Kepatihan
  17. Operasional Kelurahan Mojokampung
  18. Operasional Kelurahan Kadipaten
  19. Operasional Kelurahan Ngrowo
  20. Operasional Kelurahan Karangpacar
  21. Operasional Kelurahan Banjarejo
  22. Operasional Kelurahan Ledok Wetan
  23. Operasional Kelurahan Ledok Kulon

 

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang kegiatannya meliputi:
  2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

-  Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tertentu.

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Sosialisasi peraturan perundang - undangan

  1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan), dengan kegiatan :

- Pengembangan perbenihan/perbibitan

  1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan:

- Penyusunan Kecamatan dalam angka

  1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan dengan kegiatan :

- Pembinaan PKK Daerah 

  1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan dan Desa

 

Adapun rencana program dan kegiatan,Kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan  Kecamatan Bojonegoro Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kecamatan  Bojonegoro

Nama SKPD :  Kecamatan Bojonegoro

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2019

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

01

4.01.5

01

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

 

 

1.852.689.927

 

 

 

 1.852.689.927

4

01

4.01.5

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik

Kec. Bojonegoro

12 bulan

24.000.011

APBD Bojonegoro

-

1 Tahun

24.000.011

 

 

 

 

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional  jasa pemeliharaan dan perijinan

Kec. Bojonegoro

12 kendaraan dinas

1.000.000

APBD Bojonegoro

 

12 kendaraan dinas

1.000.000

 

 

 

 

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah terbayarnya honorarium pengelola administrasi keuangan

Kec. Bojonegoro

12 bulan

75.840.000

APBD Bojonegoro

 

12 Bulan

75.840.000

 

 

 

 

08

Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

Jumlah bulan terbayarnya  peralatan/bahan dan jasa  kebersihan kantor

Kec. Bojonegoro

12 bulan

19.477.800

APBD Bojonegoro

 

12 Bulan

19.477.800

 

 

 

 

10

Penyediaan alat tulis kantor

Terbayarnya pembelian alat tulis kantor

Kec. Bojonegoro

12 bulan

30.000.000

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

30.000.000

 

 

 

 

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terbayarnya pembelian  barang cetakan dan penggandaan

Kec. Bojonegoro

12 bulan

1.500.000

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

1.500.000

 

 

 

 

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah terbayarnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Bojonegoro

1 unit

5.000.000

APBD Bojonegoro

 

1 unit

5.000.000

 

 

 

 

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah terbayarnya pembelian makanan dan minuman Kantor Kecamatan

Kec. Bojonegoro

12 bulan

73.618.870

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

73.618.870

 

 

 

 

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah terbayarnya  biaya perjalanan dinas dalam rangka  rapat koordinasi  dan konsultasi keluar daerah

Kec. Bojonegoro

12 bulan

7.000.000

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

7.000.000

 

 

 

 

20

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Jumlah terbayarnya  biaya perjalanan dinas dalam rangka  rapat koordinasi  dan konsultasi  dalam daerah

Kec. Bojonegoro

12 bulan

4.000.000

APBD Bojonegoro

 

 12 bulan

4.000.000

 

 

 

 

22

Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum

Jumlah terbayarnya honorarium  pegawai tidak tetap  dan petugas radiogram

Kec. Bojonegoro

12 bulan

123.000.000

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

123.000.000

 

 

 

 

25

Operasional Kelurahan Jetak

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Jetak

12 bulan

119.078.970

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

119.078.970

 

 

 

 

26

Operasional Kelurahan Klangon

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Klangon

12 bulan

127.538.110

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

127.538.110

 

 

 

 

27

Operasional Kelurahan Sumbang

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Sumbang

12 bulan

143.208.721

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

143.208.721

 

 

 

 

28

Operasional Kelurahan Kepatihan

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Kepatihan

12 bulan

154.259.487

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

154.259.487

 

 

 

 

29

Operasional Kelurahn Mojokampung

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Mojokampung

12 bulan

134.512.960

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

134.512.960

 

 

 

 

30

Operasional Kelurahan Kadipaten

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Kadipaten

12 bulan

119.533.095

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

119.533.095

 

 

 

 

31

Operasional Kelurahan Ngrowo

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Ngrowo

12 bulan

137.371.153

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

137.371.153

 

 

 

 

32

Operasional Kelurahan Karangpacar

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Karangpacar

12 bulan

138.599.697

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

138.599.697

 

 

 

 

33

Operasional Kelurahan Banjarejo

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Banjarejo

12 bulan

138.180.203

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

138.180.203

 

 

 

 

34

Operasional Kelurahan Ledok Wetan

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Ledok Wetan

12 bulan

137.371.153

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

137.371.153

 

 

 

 

35

Operasional Kelurahan Ledok Kulon

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat

Kel. Ledok Kulon

12 bulan

138.599.697

APBD Bojonegoro

 

12 bulan

138.599.697

4

01

4.01.5.

02

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

 

 

67.000.000

APBD Bojonegoro

 

12 Bulan

67.000.000

 

 

 

 

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Kec. Bojonegoro

12 bulan

27.000.000

APBD Bojonegoro

 

 

27.000.000

 

 

 

 

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kec. Bojonegoro

12 bulan

27.000.000

APBD Bojonegoro

 

12 Bulan

27.000.000

 

 

 

 

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan kantor

Kec. Bojonegoro

1 tahun

13.000.000

APBD Bojonegoro

 

1 tahun 

13.000.000

4

01

4.01.5.

03

 

Program peningkatan disiplin aparatur

 

 

 

35.000.000

 

 

 

35.000.000

 

 

 

 

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terbelinya pakaian khusus hari hari tetentu

Kec. Bojonegoro

175 stel

35.000.000

APBD Bojonegoro

 

175 stel 

35.000.000

4

01

4.01.5.

05

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 

 

 

29.180.630

 

 

 

29.180.630

 

 

 

 

02

Sosialisasi peraturan perundang undangan

Jumlah  terbayarnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan

Kec. Bojonegoro

1 kegiatan

29.180.630

APBD Bojonegoro

 

1 kegiatan

29.180.630

2

03

4.01.5.

15

 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

 

 

 

38.200.763

 

 

 

38.200.763

 

 

 

 

20

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Jumlah  terbayarnya kegiatan pengembangan perbenihan dan perbibitan

Kec. Bojonegoro

1 paket

38.200.763

APBD Bojonegoro

 

 1 paket

38.200.763

2

14

4.01.5.

15

 

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

 

 

 

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

06

Penyusunan Kecamatan dalam angka

Terbayarnya biaya penyusunan buku profil Kecamatan

Kec. Bojonegoro

10 eksemplar

3.000.000

APBD Bojonegoro

 

10 eksemplar

3.000.000

2

02

4.01.5

18

 

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

 

 

 

721.400

 

 

 

793.540

 

 

 

 

07

Pembinaan PKK daerah

Jumlah bulan terbayarnya kegiatan pembinaan PKK Daerah

Kec. Bojonegoro

12 bulan

721.400

 

 

12 bulan

721.400

4

03

4.01.5. 

21 

 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

 

 

 

4.000.000

 

 

 

4.000.000

 

 

 

 

31

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa

Terbayarnya honorarium ,penggandaan banner kegiatan Musrenbang

Kec. Bojonegoro

1 kegiatan

4.000.000

APBD Bojonegoro

 

1 Kegiatan

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

           Demikian Renja SKPD Kecamatan Bojonegoro  Tahun 2018 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparasi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab . Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tahuan 2018, sebagai bahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018)

          Selain  merupakan Implementasi UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional  (SPPN) dan Instruksi Presiden No. 7  tahun 1999 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kecamatan Bojonegoro ini sebagai evaluasi pelaksanaan Renja – SKPD tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Bojonegoro.

       Berdasarkan berbagai peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja  Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kecamatan Bojonegoro tahun 2018 ini, diharapkan bisa menjadi bahan menuju pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada prinsip prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik