IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada ikhtisar Eksekutif ini kami sajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rencana stratejik Kantor Kecamatan Bojonegoro tahun 2013 – 2018, selain itu kami juga sampaikan terhadap kendala-kendala yang kami hadapi dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran, berikut pula terhadap langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengatasi kendala yang ada serta langkah-langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala-kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

1. 1.    Visi

         Visi merupakan pandangan ke depan menyangkut arah dan cita-cita yang ingin dicapai oleh SKPD dengan mengakomodasi potensi yang berkembang sehingga bisa eksis, partisipatif, Inovatif    serta bisa      fleksibel     dalam menyesuaikan perkembangan dan perubahan zaman.

         Berkaitan dengan uraian diatas, maka ditetapkanlah VISI KECAMATAN BOJONEGORO  adalah :   “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BOJONEGORO YANG ADIL, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, PRODUKTIF BERKELANJUTAN SERTA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN “

1. 2.     Misi

     Misi SKPD kecamatan Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perkembangan ekonomi penduduk diatas perkapita masyarakat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan Bojonegoro sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sumber  daya manusia yang unggul.
3. Meingkatkan daya jual dan beli masyarakat dengan menciptakan system perdagangan terpadu.
4. Proses peningkatan perekonomian berjalan secara kontinyu dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan yang prima dan optimal, sesuai dengan standart kerja kepada masyarakat.
   1. Meningkatkan Kualitas dan profesinalisme aparatur.
6. 3.    Tujuan

 Tujuan  yang ingin diraih di SKPD Kecamatan    Bojonegoro sebagaimana ditetapkan di Rencana Srategis  Kecamatan Bojonegoro tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengangkatkan taraf hidup masyarakat sehingga angka kemisikinan di wilayah  Kecamatan Bojonegoro menurun.
2. Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan yang mengedepankan pelayanan publik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan  dan diklat sehingga sumber daya manusianya di atas rata-rata.
4. Meningkatkan daya beli semua hasil baik pertanian, perkebunan atau home industri yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegoro, dengan memperkenalkan segala bentuk hasil potensi yang ada dengan cara melakukan pameran-pameran sehingga masyarakat  tahu hasil potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegoro sehingga daya beli masyarakat meningkat.
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi kepada masyarakat Kecamatan Bojonegoro.
6. Meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan standart kerja Kabupaten.Bojonegoro
7. Peningkatan SDM aparatur

1. 4.     Sasaran

Dalam mencapai tujuan SKPD Kecamatan Bojonegoro mempunyai   sasaran yang tepat antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah
   1. Memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai demi kelancaran pelayanan publik

3. Sumber daya manusia yang kurang menguasai informasi teknologi.

1. 4.  Memberikan pelatihan kepada petani, pengrajin yang kurang memahami manajemen perdagangan modern

5. Memberikan peluang kepada semua masyarakat dan stakeholders di wilayah Kecamatan Bojonegoro terutama pengusaha atau pelaku bisnis sehingga mampu merangkum semua potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegoro.

6. Standart Pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

7. Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang akuntabel

       Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang profesional yang berbasis pada pengembangan karier dan prestasi.
2. Adanya teknolagi yang tepat dan memadai.
3. Adanya komitmen seluruh jajaran  pemerintah dan masyarakat.
4. Adanya komunikasi dan pelaporan internal dan eksternal yang baik.
5. Target kinerja yang telah dilaksanakan.
6. Adanya Standart atau Konversi Praktek management.
   1. Pendelegasian tugas yang lebih luas dan terdapat beberapa yang fokus pada satu fungsi tertentu.

1. 5.    Kendala

       Dalam melaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi, tentunya  mengalami beberapa kendala   sebagai beikut :

1. Masih kurangnya SDM yang profesional yang berbasis pada pelaksanaan tugas..
2. Masih kurangnya teknolagi yang tepat dan memadai dalam pelaksanaan tugas.
3. Belum adanya komitmen seluruh jajaran  pemerintah dan masyarakat.
4. Masih kurangnya komunikasi dan pelaporan internal dan eksternal yang baik.
5. Penekanan Target kinerja yang telah dilaksanakan belum maksimal.
6. Belum adanya Standart atau Konversi Praktek managemen dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.
7. Pendelegasian tugas yang lebih luas dan terdapat beberapa yang fokus pada satu fungsi tertentu belum maksimal.
   1. 6.    Langkah - langkah

        Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang ada serta mengantisipasi dan menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Selalu memotivasi kepada seluruh jajaran untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
2. Memanfaatkan teknologi yang ada serta menambah kembali peralatan teknolagi guna meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
3. Menjalin komunikasi kepada semua pihak guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan komitmen bahwa kita mampu mampu melaksanakan  tugas dengan dilandasi dedikasi dan loyalitas.
5. Pendelegasian tugas yang jelas serta mampu mengkonversi praktek managemen dengan baik dan benar dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pada masyarakat

       Bahwa ikhtisar ini adalah merupakan suatu perwujudan komitmen kami untuk menjalankan tugas dan amanah yang dengan sebaik-baiknya serta dilandasi dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi, loyalitas dan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. 

BAB I

PENDAHULUAN

1. A.    Latar Belakang
   1. 1.      Kondisi umum

       Kecamatan Bojonegoro adalah merupakan daerah yang berada di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan luas wilayah 25,71 Km²  terdiri dari dataran rendah 75 % dan dataran tinggi 25 %. Jumlah penduduk Kecamatan Bojonegoro adalah 90.119  jiwa  .

       Kecamatan Bojonegoro secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kecamatan Dander, sebelah Timur Kecamatan Kapas dan sebelah Barat  Kecamatan Bojonegoro. Pembagian Wilayah Kecamatan Bojonegoro terdiri dari 11 Kelurahan dan 7 Desa meliputi 15 Dukuh, 353 RT dan 59 RW.

                      Adapun jumlah personil Kantor Camat Bojonegoro sebanyak .29 orang.Terdiri :

1.   Camat                  : 1 Orang

2.   Sekcam               : 1 Orang

3.   Kasi                     : 5 Orang

4.   Kasubag             : 3 Orang

5.   Staf                      : 15 Orang

 Dari  25 orang tersebut  terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang PTT dan 5 orang anggota Satpol PP. Kondisi pegawai Kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut :

                                          Tabel 1

Perkembangan Jumlah Pegawai  Kecamatan Bojonegoro

    Menurut Kepangkatan dan Pendidikan Tahun 2014 :

Sarana / Prasarana Kecamatan   :

      - Gedung Kantor Camat          : Ada

      - Balai Pertemuan                     : Ada

      - Sarana Mobilitas                     : Ada

      - Kendaraan Roda 4 (empat)  : 1 unit

- Kendaraan Roda 2 (dua)      : 49 Unit

Tabel 2

            Mata Pencaharian Penduduk  Klasifikasi  11 mata pencaharaian

1. B.   Tugas, Fungsi  dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan Bojonegoro sebagai unsur pembantu Bupati pada pemerintah  Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas yang cukup berat karena peran ganda yang dimilikinya, disatu sisi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten tetapi disisi lain juga harus mampu mengakomodir sebagai masukan dari masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Kecamatan Bojonegoro memiliki fungsi dan tugas yang cukup kompleks yang sudah diatur antara lain:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

               Untuk memudahkan koordinasi dan memahami penyelenggaraan pemerintahan, serta kepada pemerintah desa, kelurahan,  lembaga desa dan masyarakat  untuk menjelaskan dengan asumsi awal masyarakat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat. Fungsi ganda tersebut adalah sebagai pelaksana kebijakan Bupati di tingkat kecamatan  dan sekaligus pelayan masyarakat, karena aktifitas masyarakat dan interaksi sosial diantara mereka saling menimbulkan konflik yang harus mendapatkan penyelesaian. Harapan solusi penyelesaian disandarkan pada pemerintah desa dan pemerintah kelurahan  yang sangat banyak meneruskan kasus tersebut pada Kecamatan Bojonegoro sebagai pembina penyelengggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan , sehinggga dari sini dapat disimpulkan kompleksitas Kecamatan Bojonegoro yang bukan sekedar sub sistem Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

               Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan  Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro, Camat mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan fungsi Camat adalah :

1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten di kecamatan;
2. Penyiapan informasi mengenai kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kecamatan;
4. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas kelurahan/desa;
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya camat membawahi sekaligus dibantu oleh unsure  beberapa staf dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

• Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan bertugas membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan.  Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi  dan pengendalian rencana program kerja;
2. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan;
5. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
6.    Pengkoordinasian kegiatan UPTD/UPTB di wilayah kerjanya;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari sub-sub bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub-Sub Bagian terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   1. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
   2. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
   3. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pension pegawai;
   4. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;
   5. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
   6. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan  dan disiplin pegawai;
   7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
   8. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
      1. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
      2. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah;
      3. Pengolahan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
      4. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
      5. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
      6. Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
      7. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan;
      8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh  Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
      9. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut , Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai  fungsi :
         1. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data utuk bahan penyusunan program;
         2. Pengumpulan dan penyajian data statistik;
         3. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
         4. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
         5. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
         6. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan ;
         7. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
         8. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan  dan hasil pembangunan;
         9. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
         10. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

• Seksi –Seksi

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya di Kecamatan, Camat dibantu oleh unsur  pelaksana teknis antara lain :

1.  Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan desa serta administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas  tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
2. Penyusunan program, pembinaan administrasi kependudukan  dan catatan sipil;
3. Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan Peraturan Desa;
4. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
7. Pembantuan terhadap  pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset pemerintah daerah wilayah kerjanya;
9. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
10. Monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
11. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah  dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan produksi dan distribusi;
2. Perumusan, perencanaan dan pengembangan pembangunan Desa/Kelurahan;
3. Pengkoordinasian dan mengakumulasi Proyek Masuk Desa/ Kelurahan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
6. Pendataan Potensi Desa/Kelurahan;
7. Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan;
8. Sosialisasi dan monitoring pembangunan Desa/Kelurahan;
9. Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan;
10. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yan diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur  pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pemberdayaan  kesejahteraan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas  mengkoordinasikan penyusunann program dan  melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program bantuan sosial, pemberdayaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
2. Penyusunan program dan pemberdayaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
3. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
5. Penanggulangan dan pengkoordinasian masalah sosial;
6. Pengevaluasian, monitoring dan melaporkan kondisi sembako di desa;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan  di bidang pembinaan pelayanan umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventaris Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan invntarisasi Desa/Kelurahan;
2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pemberdayaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
3. Penyusunan program dan penyelenggaraan  pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
4. Pelaksanaan pelayanan perijinan;
5. Penginventarisasian usaha yang memiliki perijinan;
6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan  Masyarakat

Seksi Ketentraman , Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala  Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan ketentraman, ketertiban umum dan  perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan;
2. Pengkoordinasian dengan instansi vertikal dan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan patrol di wilayah kecamatan terutama daerah rawan bencana;
4. Penyusunan program, pembinaan, idologi Negara dan kesatuan bangsa;
5. Penjagaan asset kecamatan;
6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
7. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
8. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. A.   Visi dan Misi

• Visi

     Program dan kegiatan yang senantiasa dilaksanakan pada SKPD Kecamatan Bojonegoro berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada kecamatan dengan berupaya menjalankan sesuai dengan kemampuan maksimal dan mengakomodasi segala kebutuhan serta memberdayakan potensi yang ada di kecamatan.

Hal ini tentu memerlukan kerangka pemikiran yang jelas dan konsekuen terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan mengedepankan pelayanan prima serta dukungan yang baik melalui kemampuan pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan serta di unit kerja lainnya, selain itu  perlunya dukungan sarana teknologi yang tepat dalam pelayanan masyarakat, serta alokasi anggaran memadai guna pencapaian kinerja yang optimal.

Visi merupakan hal yang sangat penting guna menggali potensi serta menentukan gambaran masa depan, dan merupakan komitmen bersama yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi yang ada di Kantor Kecamatan Bojonegoro. Visi yang tepat akan mampu untuk menjadi akselerator dalam perencanaan kegiatan strategis , pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, serta pencapaian tertinggi yang ditargetkan. Dengan kata lain, Visi merupakan pandangan ke depan menyangkut arah dan cita-cita yang ingin dicapai oleh SKPD dengan mengakomodasi potensi yang berkembang sehingga bisa eksis, partisipatif, Inovatif serta bisa fleksibel dalam menyesuaikan perkembangan dan perubahan zaman.

Berkaitan dengan paparan diatas, maka ditetapkanlah VISI KECAMATAN BOJONEGORO adalah :   “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BOJONEGORO YANG ADIL, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, PRODUKTIF BERKELANJUTAN SERTA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN “

• Misi

Sebagai penjabaran dari Visi yang ditetapkan, maka perlu dirumuskan misi dengan jelas, karena misi juga memegang peran yang cukup penting untuk tercapainya dari Visi. Berdasarkan dari Visi diatas maka, Misi SKPD kecamatan Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perkembangan ekonomi penduduk diatas perkapita masyarakat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan Bojonegoro sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sumber  daya manusia yang unggul.
3. Meingkatkan daya jual dan beli masyarakat dengan menciptakan system perdagangan terpadu.
4. Proses peningkatan perekonomian berjalan secara kontinyu dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan yang prima dan optimal, sesuai dengan standart kerja kepada masyarakat.
6. Meningkatkan Kualitas dan profesinalisme aparatur.

1. B.   Analisis Lingkungan Strategis

Kecamatan Bojonegoro dalam melaksanakan vsi dan misinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni situasi, kondisi, keadaan, peristiwa dan pengaruh pengaruh yang mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara terstruktur lingkungan strategis dimaksud terdiri atas dua komponen utama yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis, yakni faktor kekuatan yang dapat didayagunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan  lingkungan eksternal juga terdiri dari dua faktor yakni faktor peluang yang berada di luar struktur dan dapat didayagunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta faktor tantangan yang harus diintervensi dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis tersebut dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) akan menghasilkan faktor-faktor kunci keberhasilan yakni faktor yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran.

1.   Faktor Internal
   1. Kekuatan (Strength)

-        Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan telah membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

-        Tersedianya sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan ditunjang dengan pendidikan serta  pengalaman kerja yang memadai merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung  pembangunan daerah.

-        Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dapat  didayagunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

-        Pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

1. Kelemahan (Weaknesses)

-        Masih belum optimalnya kinerja pegawai dilihat dari aspek efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sehingga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat serta pemberdayaan.

-        Masih belum optimalnya penetapan program dan sasaran kegiatan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

-        Masih belum optimalnya usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

1. Faktor Eksternal
   1. Peluang (Opportunities)

-       Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah dan daerah yang cukup kondusif untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan.

-       Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan daerah maupun pembangunan desa.

-       Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Desa  , Pemerintahan Kelurahan yang dapat dikembangkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

-       Partisipasi dari organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan mitra dalam mewujudkan tata kepemerintahan dan pemberdayaan serta pelayanan terhadap masyarakat yang baik.

-       Adanya peluang untuk mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Bojonegoro.

1. Ancaman/Tantangan (Threats)

-          Kualitas sumber daya manusia perangkat desa dan kelurahan yang kurang optimal sehingga  pemerintahan dan pelayanan masyarakat belum terlaksana secara maksimal.

-          Sarana dan prasarana di kecamatan dan desa/kelurahan yang kurang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

-          Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi karakter dan budaya lokal.

-          Banyaknya sumber daya alam yang pemanfaatan dan pengolahannya belum bisa merata serta maksimal. 

1. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor -  faktor  kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja. Faktor – faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu  menganalisis  lingkungan internal dan eksternal.

Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT , yakni dengan langkah-langkah analisi asumsi strategis dan analisis pilihan asumsi strategis, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di Kecamatan Bojojonegoro sebagai berikut :

1. Melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan amanat  Undang-undang yang berlaku dan mengimplementasikan kebijakan reformasi administrasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mantap dan dinamis serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kulalitas dan keahlian sumber daya manusia yang ada guna membentuk aparat yang professional untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Menggali potensi sumber daya alam yang belum dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompetensi pemerintahan desa/kelurahan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa/kelurahan

1. C.   Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada faktor faktor kunci keberhasilan  yang dilakukan  setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi,

Tujuan strategis  merupakan penjabaran dan implementasi dan pernyataan misi  yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan dirumuskannya  tujuan strategis ini maka Kecamatan Bojonegoro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya untuk waktu satu smpai dengan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan  yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran dari Kecamatan Bojonegoro merupakan bagian  integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta menjamin lebih suksesnya pelaksanaan rencana  jangka secara menyeluruh. Sasaran –sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategi yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan  strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari jalannya misi guna mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran misi 1 :

• Ø Tujuan

-       Meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga angka kemisikinan di wilayah Kecamatan Bojonegoro menurun.

• Ø Sasaran

-       Masyarakat ekonomi menengah ke bawah

1. Tujuan dan sasaran misi 2 :

• Ø Tujuan

-       Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan yang mengedepankan pelayanan publik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

-       Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan  dan diklat sehingga sumber daya manusianya di atas rata-rata.

• Ø Sasaran

-       Memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai demi kelancaran pelayanan publik.

-       Sumber daya manusia yang kurang menguasai informasi teknologi.

1. Tujuan dan sasaran misi 3:

• Ø Tujuan

-       Meningkatkan daya beli semua hasil baik pertanian, perkebunan atau home industri yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegoro, dengan memperkenalkan segala bentuk hasil potensi yang ada dengan cara melakukan pameran-pameran sehingga masyarakat  tahu hasil potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegoro sehingga daya beli masyarakat meningkat.

• Ø Sasaran

-       Memberikan pelatihan kepada petani, pengrajin yang kurang memahami manajemen perdagangan modern.

1. Tujuan dan sasaran misi 4 :

• Ø Tujuan

-       Meningkatkan kemampuan ekonomi kepada masyarakat Kecamatan Bojonegoro

• Ø Sasaran

-       Memberikan peluang kepada semua masyarakat dan stakeholders di wilayah Kecamatan Bojonegoro terutama pengusaha atau pelaku bisnis sehingga mampu merangkum semua potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegoro.

1. Tujuan dan sasaran misi 5 :

• Ø Tujuan

-       Meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan standart kerja Kabupaten.Bojonegoro

• Ø Sasaran

-       Standart Pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

1. Tujuan dan sasaran misi 6 :

• Ø Tujuan

-       Peningkatan SDM aparatur pemerintah.

• Ø Sasaran

-       Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang akuntabel

1. D.   Rencana Kinerja

   Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran terkait dengan visi dan misi, maka dilakukan upaya-upaya yang ditempuh melalui Kebijakan dan program yang telah dipilih. Hal ini diharapkan agar dengan alternatif terpilih dari berbagai kebijakan dan program yang ada, akan memperoleh hasil yang maksimal efektif dan efisien

Program adalah merupakan wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 yang disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rencana Kerja Tahun 2014 merupakan komitmen seluruh organisasi untuk pencapaian kinerja yang sebaik baiknya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut  :

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
2.  Program Pelayanan Adminitrasi dan perkantoran.
3.  Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4. Program peningkatan disiplin aparatur
5. Program peningkatan kapasitasitas sumber daya aparatur
6. Program pengembangan data /Informasi/Statistik Daerah

• Ø Kegiatan

1.   Program dan kegiatan yang telah di tetapkan dengan menggunakan    sumber anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2014  meliputi :

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam    pembangunan

Pelaksanaan program ini adalah kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dan dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan PKK daerah

1. Program pelayanan  administrasi dan perkantoran  dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.
   2. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
   3. Penyediaan peralatan/ bahan dan jasa kebersihan kantor
   4. Penyediaan alat tulis kantor.
   5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
   6. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
      1. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.
      2. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
      3. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kecamatan.
         1. Penunjang Pelaksanaan Tugas pokok bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Umum.
         2. Operasional Kelurahan se Kecamatan Bojonegoro.

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur  dilaksanakan  dalam bentuk  kegiatan Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor dan pemeliharaan berkala rutin kendaraan dinas/operasional serta pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
2. Program  peningkatan disiplin aparatur, kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Program pengembangan data/Informasi/statistik daerah dilaksanakan kegiatan penyusunan Kecamatan dalam angka .

1. Program yang tidak mendapatkan alokasi anggaran APBD dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :
   1. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk sebagai tolok  ukur    peningkatan taraf hidup.

Dalam program ini telah dilaksanakan kegiatan budidaya perikanan air tawar ( wira usaha ikan lele, nila, tawes ) dan intensifikasi tanah pekarangan dengan harapan masyarakat bisa mengurangi angka belanja dan menambah pendapatan.

1. Memberikan program-program peningkatan masyarakat dan sosialisasi hidup sehat.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap perilaku masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat dengan harapan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk tidak lagi (BAB) di sembarang tempat dan mempunyai jamban sehat.

1. Membina ketentraman dan ketertiban di masyarakat

Dalam program ini dilaksanakan  kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap gerakan-gerakan masyarakat yang mempunyai perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat lainnya,  antara lain kegiatan warung-warung karaoke dan miras ilegal serta penertiban rumah-rumah kontrakan yang dimungkinkan akan terjadinya tindakan asusila

Indikator keberhasilan pencapaian dalam setiap kegiatan dapat diketahui dari indikator kinerja masing-masing kegiatan tersebut. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Kecamatan Bojonegoro dalam menetapkan pengukuran kinerja mengacu pada InstruksiPresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta  berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, yaitu dengan indikator kinerja kegiatan terdiri dari Indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil.

Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan Outputs.

Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa baik berupa fisik maupun non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan penetapan indikator tersebut dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran karena indikator kinerja tersebut adalah merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

                        Tabel 3

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

                                                                                                       KANTOR KECAMATAN BOJONEGORO

Bojonegoro,  20  Januari 2015