BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) : dan Rancana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) , amanat Undang Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk  melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di dalamnya mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Bojonegoro tahun 2013 – 2018 pada dasarnya  dilatarbelakangi keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai  dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Bojonegoro, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Bojonegoro sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Renstra Kecamatan Bojonegoro memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2013-2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bojonegoro tahun 2013-2018  adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2013;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2013;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis SKPD Kecamatan Bojonegoro Tahun  2013-2018 disusun dengan maksud untuk :

1. Meningkatkan efektifitas dan  efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bojonegoro sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan dari Kecamatan Bojonegoro.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Kecamatan Bojonegoro.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Srtategis SKPD Kecamatan Bojonegoro Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I     PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2  Landasan Hukum

1.3  Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penyusunan Renstra

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1   Tugs, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.3   Sumber Daya SKPD

2.4   Kinerja Pelayanan SKPD

2.5   Tantangan dan Peluang SKPD

BAB III  ISU – ISU  STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3   Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  Strategis

3.5   Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV  VISI, MISI DAN SASARAN , STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1   Visi dan Misi SKPD

4.2   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3   Strategi dan Kebijakan

BAB V     RENCANA PROGRAM  DAN KEGIATAN,  INDIKATOR KINERJA,   KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN  INDIKATIF

BAB VI  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TAHUN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII       PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN  SKPD

2.1 Tugas, Fungsi  dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan Bojonegoro sebagai unsur pembantu Bupati pada pemerintah  Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas yang cukup berat karena peran ganda yang dimilikinya, disatu sisi merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten tetapi disisi lain juga harus mampu mengakomodir sebagai masukan dari masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Untuk memudahkan koordinasi dan memahami penyelenggaraan pemerintahan, serta kepada pemerintah desa, kelurahan,  lembaga desa dan masyarakat  untuk menjelaskan dengan asumsi awal masyarakat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat. Fungsi ganda tersebut adalah sebagai pelaksana kebijakan Bupati di tingkat kecamatan  dan sekaligus pelayan masyarakat, karena aktifitas masyarakat dan interaksi sosial diantara mereka saling menimbulkan konflik yang harus mendapatkan penyelesaian. Harapan solusi penyelesaian disandarkan pada pemerintah desa dan pemerintah kelurahan  yang sangat banyak meneruskan kasus tersebut pada Kecamatan Bojonegoro sebagai pembina penyelengggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan , sehinggga dari sini dapat disimpulkan kompleksitas Kecamatan Bojonegoro yang bukan sekedar sub sistem Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kecamatan Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016  tentang Kedudukan , Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro Camat melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan. Dalam rangka melaksanakan tugas , camat menyelenggarakan fungsi  sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengoordinasian  upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengoordinasian  penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
5. Pengoordinasian  pemeliharaan prasarana dan saranan pelayanan umum
6. Pengoordinasian  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan mengawasi  penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan

• Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sekretaris  Kecamatan.  mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian
3. Pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan
5. Pengelolaan urusan rumah tangga
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program , anggaran dan perundang undangan
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas seksi
8. Pengelolaan kearsipan kecamatn
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari sub-sub bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub-Sub Bagian terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum,  Kepegawaian dan Keuangan  mempunyai tugas: :
2. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan
4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi  pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
5. Melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai
6. Melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepagawaian.
7. Penyelenggaraaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
8. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan bahan untuk menyusun anggaran
9. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan , anggaran pendapatan dan belanja daerah
10. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
11. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi
12. Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai
13. Mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor dan makanan serta minuman
14. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
16. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas sebagai berikut:
17. Melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data utuk bahan penyusunan program;
18. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
19. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
20. Menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
21. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
22. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan ;
23. Melaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
24. Melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan  dan hasil pembangunan;
25. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
26. Melaksanakan tugas  lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait  dengan tugas dan fungsinya

• Seksi –Seksi

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya di Kecamatan, Camat dibantu oleh unsur  pelaksana teknis antara lain :

1. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan desa serta administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas  tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan Program dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan administrasi kependudukan  dan catatan sipil;
3. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan Peraturan Desa;
4. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Menyiapkan bahan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
7. Menyiapkan bahan pembantuan terhadap  pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyiapkan bahan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset pemerintah daerah di  wilayah kerjanya;
9. Menyiapkan bahan pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
10. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat  terkait  dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah  dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan produksi dan distribusi;
2. Menyiapkan bahan perumusan, perencanaan dan pengembangan pembangunan Desa/Kelurahan;
3. Menyiapakan bahan koordinasi dan mengakumulasi Proyek Masuk Desa/ Kelurahan;
4. Menyiapakan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pendataan Potensi Desa/Kelurahan;
7. Menyiapkan bahan pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan;
8. Melaksanakan sosialisasi dan monitoring pembangunan Desa/Kelurahan;
9. Menyiapakan bahan fasilitasi Pengembangan Swadaya

       Masyarakat dalam pembangunan;

1. Melaksanakan tugas  lain yan diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinyanya.
2. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur  pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pemberdayaan  kesejahteraan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas  mengkoordinasikan penyusunann program dan  melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai  tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan Program bantuan sosial, pemberdayaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
2. Menyiapakan bahan penyusunan program dan pemberdayaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
3. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
5. Menyiapkan bahan penanggulangan dan pengkoordinasian masalah sosial;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan melaporkan kondisi sembako di desa/kelurahan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat  terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan  di bidang pembinaan pelayanan umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventaris Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai  tugas:

1. Menyiapakan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pemberdayaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan  pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
4. Melaksanakan pelayanan perijinan;
5. Melaksanakan inventarisasi  usaha yang memiliki perijinan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan  Masyarakat

Seksi Ketentraman , Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kepala  Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan ketentraman, ketertiban umum dan  perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan;
2. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan instansi vertikal dan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Melaksanakan patroli di wilayah kecamatan terutama daerah rawan bencana;
4. Menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
5. Melaksanakan penjagaan asset kecamatan;
6. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
7. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
8. Menyiapkan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan  Bojonegoro

                                        BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BOJONEGORO

2.2  Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan  fungsi di Kecamatan  Bojonegoro didukung oleh sumberdaya aparatur.  Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojonegoro didukung dengan aparatur sebanyak  18 orang .

 Adapun jumlah personil Kantor Camat Bojonegoro sebanyak .18 orang tersebut terdiri  :

1. Camat :   1 orang
2. Sekcam :   1 orang
3. Kasi :   5 orang
4. Kasubag :    2 orang
5. Staf :    9 orang

.  Kondisi pegawai Kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut :

Perkembangan Jumlah Pegawai  Kecamatan Bojonegoro

    Menurut Kepangkatan dan Pendidikan Tahun 2017 :

Tabel  1

 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojonegoro selain didukung personil yang memadai juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

- Gedung Kantor Camat :  Ada

- Balai Pertemuan :  Ada

- Sarana Mobilitas :  Ada

- Kendaraan Roda 4 (empat) :  1 unit

- Kendaraan Roda 2 (dua)      :  47 unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Kantor Kecamatan Bojonegoro tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa/Kelurahan dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
4. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
5. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan
6. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan

Tabel  2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro

2.4  Tantangan dan Peluang SKPD

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan visi dan misinya selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni situasi, kondisi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Bojonegoro  mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Bojonegoro untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi  Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

                   Bojonegoro adalah merupakan daerah yang berada di Wilayah Kecamatan Kabupaten Bojonegoro dengan luas wilayah 25,71 Km²  terdiri dari dataran rendah 75 % dan dataran tinggi 25 %. Jumlah penduduk Kecamatan Bojonegoro adalah 90.588  jiwa  terdiri dari  44.439  laki-laki dan  46.149  perempuan.

 Kecamatan Bojonegoro secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara Kecamatan Trucuk Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kecamatan Dander, sebelah Timur Kecamatan Kapas dan sebelah Barat  Kecamatan Trucuk. Pembagian Wilayah Kecamatan Bojonegoro terdiri dari 11 Kelurahan dan 7 Desa meliputi 15 Dukuh, 353 RT dan 59 RW

Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bojonegoro adalah 90.671  jiwa  terdiri dari  44.512  laki-laki dan  46.159  perempuan. Jumlah penduduk masing - masing Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada table berikut.

Jumlah Penduduk Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bojonegoro

Tabel 3

Keadaan Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Bojonegoro 25,71 Km²  dengan pembagian wilayah Kecamatan Bojonegoro terdiri dari 11 Kelurahan dan 7 Desa  yang meliputi 15 Dukuh , 353 RT dan 59 RW.  Pembagian wilayah  tersebut dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

Pembagian Wilayah Kecamatan Bojonegoro

Tabel 4

Penduduk Kecamatan Bojonegoro yang berumur 10 tahun dan lebih   sebagian besar  bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sejumlah 5.648,  sebagai petani  1.399 orang, buruh tani  822 orang, peternak 629 orang , pedagang  1.456 orang,  Pensiunan PNS  2.711 orang, pengusaha industri  1.629 orang dan bermata pencaharian TNI Polri  1.267 orang, dan  pensiunan TNI Polri  945  orang,  Jadi dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kecamatan Bojonegoro didominasi sektor  pegawai negeri . Dimana semakin besar peranan suatu sektor terhadap total PDRB suatu daerah , maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan daerah.

Penduduk berumur 10 tahun dan lebih  dengan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel  halaman berikut .

Penduduk Berumur 10 Tahun dan Lebih

Menurut Pekerjaan/Lapangan Usaha  

Tabel 5

3.2   Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada tanggal 10 Nopember 2012 Kabupaten Bojonegoro telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro .  Bapak Suyoto dan Bapak Setyo Hartono terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada masa jabatan 2013 - 2018.  Adapun visi dan misi Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Visi Kabupaten Bojonegoro : “Terwujudnya Pondasi  Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera , Bahagia  dan Berkelanjutan”. 

Misi Kabupaten Bojonegoro

1. Meningkatkanpertumbuhan ekonomi yangberkualitas, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan industri pangan dan energi;
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera untuk menunjang pembangunan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional

3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Pembangunan adalah mengubah keadaan dari keadaan tidak ada dan adanya pertumbuhan atas dari objek/sasaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya terdapat penghambat yang harus minimalisir sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana hasil analisis SWOT maka kekurangan yang menjadi penghambat adalah :

1. Masih belum optimalnya kinerja pegawai dilihat dari aspek efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas, sehingga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat serta pemberdayaan ;
2. Jumlah personil yang dimiliki masih belum memadai dan kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Masih belum optimalnya penetapan program dan sasaran kegiatan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan capaian target organisasi ;

Masih belum optimalnya usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3.4 Telaahan Tat Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

     Pelayanan SKPD Kecamatan Bojonegoro juga terpengaruh faktor eksternal yakni Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Bojonegoro.  Adapun akibat dari pelaksnaaan RTRW dan KLHS tersebut maka perlu dilaksanakan perencanaan yang matang menyangkut kondisi riil di Kecamatan dengan rencana pengembangan wilayah di Kecamatan, sehingga tidak banyak menimbulkan benturan di masyarakat.

Faktor pendorong keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan SKPD adalah sikap toleran dan kerjasama yang baik antara penduduk dengan pihak kecamatan yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan berjalan sering mendapatkan dukungan dari warga, terutama tingkat kehadiran warga dalam mengikuti undangan sosialisasi pengelolaan lingkungan yang tinggi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Apapun bentuk dan tujuan suatu organisasi didirikan berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan untuk melaksanakan misinya dikelola dan diurus oleh manusia .  Oleh karena itu sumber daya manusia adalah merupakan faktor yang sangat uatama dalam suatu organisasi. Manusia adalah merupakan faktor yang sangat strategis  dalam semua kegiatan organisasi. Metode  dan pendekatan pengelolaan sumber daya manusia atau yang disebut manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan  untuk mencapai visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai. Manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen yang dalam pelaksanaannya  meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan. Sumber daya manusia dari waktu ke waktu semakin strattegis  terhadap perkembangan dan dinamika organisasi.

Kecenderungan yang berlangsung saat ini pegawai (sumber daya manusia) dituntut memiliki pengetahuan baru yang sesuai dengan perubahan yang tengah terjadi. Peran strategis dalam mengelola sumber daya manusia adalah dapat mengkolaborasikan segala sumber daya yang dimiliki oleh setiap pegawainya. Kemampuan sumber daya manusia merupakan competitive advantage bagi organisasi. Begitu juga dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan nilai yang maksimum dapat mengoptimalkan competitive advantage. Sumber daya manusia yang ahli dan handal akan menyumbang dalam menghasilkan added value  merupakan value added  bagi organisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatua masyarakat hokum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu berbuat lokal serta bersaing secara global.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing. Berkaitan derngan ketentuan tersebut, mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparat  desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparat yang berada di tengah tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dalam menjalankan tugasnya aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerntahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan  

.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1     Visi dan Misi SKPD

1. Visi

Visi merupakan hal yang sangat penting guna menggali  potensi serta menentukan gambaran masa depan, dan merupakan komitmen bersama yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi yang ada di Kantor Kecamatan Bojonegoro. Visi yang tepat akan mampu untuk menjadi akselerator dalam perencanaan kegiatan strategis , pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, serta pencapaian tertinggi yang ditargetkan. Dengan kata lain, Visi merupakan pandangan ke depan menyangkut  arah dan cita-cita yang ingin dicapai oleh SKPD dengan mengakomodasi potensi yang berkembang sehingga bisa eksis, partisipatif, inovatif serta bisa fleksibel dalam menyesuaikan perkembangan dan perubahan zaman. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkaitan dengan paparan diatas, maka ditetapkanlah VISI KECAMATAN BOJONEGORO adalah :   “ MENINGKATNYA TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BOJONEGORO YANG PROFESIONAL, RESPONSIF, EFEKTIF, INOVATIF SERTA TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT MENUJU BOJONEGORO YANG BERDAYA SAING“

1. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai uapaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  Misi  memegang peran yang cukup penting untuk tercapainya dari Visi. Berdasarkan dari Visi diatas maka, Misi SKPD kecamatan Bojonegoro  tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kinerja aparatur  untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, tanggap ikhlas dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan  yang berorientasi kepada kepuasan publik.
2. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan

4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada faktor faktor kunci keberhasilan  yang dilakukan  setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi,

Tujuan strategis  merupakan penjabaran dan implementasi dan pernyataan misi  yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan dirumuskannya  tujuan strategis ini maka Kecamatan Bojonegoro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya untuk waktu satu smpai dengan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan  yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran dari Kecamatan Bojonegoro merupakan bagian  integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta menjamin lebih suksesnya pelaksanaan rencana  jangka secara menyeluruh. Sasaran –sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategi yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan  strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari jalannya misi guna mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran misi 1 :

• Tujuan

- Meningkatkan kemampuan dan Profesionallitas tenaga aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik

• Sasaran

- Meningkatnya kualitas SDM aparatur pelaksana serta pelayanan masyarakat.

1. Tujuan dan sasaran misi 2 :

• Tujuan

- Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan sebagai wahana kehidupan

• Sasaran

- Meningkatnya keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat serta perbaikan lingkungan.

4.3 Strategi  dan Kebijakan

• Analisis Lingkungan Strategis

          Kecamatan Bojonegoro dalam melaksanakan vsi dan misinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni situasi, kondisi, keadaan, peristiwa dan pengaruh pengaruh yang mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara terstruktur lingkungan strategis dimaksud terdiri atas dua komponen utama yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis, yakni faktor kekuatan yang dapat didayagunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan  lingkungan eksternal juga terdiri dari dua faktor yakni faktor peluang yang berada di luar struktur dan dapat didayagunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta faktor tantangan yang harus diintervensi dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis tersebut dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) akan menghasilkan faktor-faktor kunci keberhasilan yakni faktor yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran.

1. Faktor Internal
2. Kekuatan (Strength)

-  Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan telah membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

-  Tersedianya sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan ditunjang dengan pendidikan serta  pengalaman kerja yang memadai merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung  pembangunan daerah.

-  Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dapat  didayagunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

-  Pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

1. Kelemahan (Weaknesses)

-  Masih belum optimalnya kinerja pegawai dilihat dari aspek efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sehingga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat serta pemberdayaan.

-  Masih belum optimalnya penetapan program dan sasaran kegiatan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

-  Masih belum optimalnya usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

1. Faktor Eksternal
2. Peluang (Opportunities)

- Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah dan daerah yang cukup kondusif untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan.

- Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan daerah maupun pembangunan desa.

- Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Desa  , Pemerintahan Kelurahan yang dapat dikembangkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

- Partisipasi dari organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan mitra dalam mewujudkan tata kepemerintahan dan pemberdayaan serta pelayanan terhadap masyarakat yang baik.

- Adanya peluang untuk mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Bojonegoro.

1. Ancaman/Tantangan (Threats)

- Kualitas sumber daya manusia perangkat desa dan kelurahan yang kurang optimal sehingga  pemerintahan dan pelayanan masyarakat belum terlaksana secara maksimal.

- Sarana dan prasarana di kecamatan dan desa/kelurahan yang kurang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

- Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi karakter dan budaya lokal.

- Banyaknya sumber daya alam yang pemanfaatan dan pengolahannya belum bisa merata serta maksimal.  

1. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor -  faktor  kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja. Faktor – faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu  menganalisis  lingkungan internal dan eksternal.

Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT , yakni dengan langkah-langkah analisi asumsi strategis dan analisis pilihan asumsi strategis, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di Kecamatan Bojojonegoro sebagai berikut :

1. Melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan amanat  Undang-undang yang berlaku dan mengimplementasikan kebijakan reformasi administrasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mantap dan dinamis serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kulalitas dan keahlian sumber daya manusia yang ada guna membentuk aparat yang professional untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Menggali potensi sumber daya alam yang belum dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompetensi pemerintahan desa/kelurahan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa/kelurahan.

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada tabel halaman berikut :

Visi : Meningkatnya Tata Pemerintahan Kecamatan Bojonegoro yang Profesional,Responsif,  Efektif, Inovatif l Serta Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Menuju Masyarakat Bojonegoro Yang Berdaya Saing

Misi (1) : Meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kinerja aparatur  untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, tanggap ikhlas dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan public

Tujuan (1) : Meningkatkan kemampuan dan Profesionallitas tenaga aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik

Tabel 6

Visi : Meningkatnya Tata Pemerintahan Kecamatan Bojonegoro yang Profesional,Responsif,  Efektif, Inovatif l Serta Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Menuju Masyarakat Bojonegoro Yang Berdaya Saing

Misi (2) : Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan

Tujuan (2) : keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan sebagai wahana kehidupan

Tabel 7

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program  dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bojonegoro adalah :

1. Progaram : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Indikator  Kinerja : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan : -   Penyediaan  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-     Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Penunjang pelaksanan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum

- Operasional Kelurahan

Anggaran : Rp. 1.847.689.926,-

1. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelompok Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Indikator kinerja : Terpenuhinya sarana  dan prasarana kantor

Kegiatan : - Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/ berkala  kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Anggaran : Rp. 67.000.000,-

1. Program : Peningkatan Diisiplin Aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Kantor Kecamatan Bojonegoro

Indikator Kinerja : Terwujudnya aparatur pemerintah yang disiplin

Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Anggaran ; Rp.  40.000.000,-

1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kelompok Sasaran : Aparatur  Desa dan Kelurahan se Kecamatan Bojonegoro

Indikator Kinerja : Terwujudnya aparatur pemerintah  yang paham akan peraturan perundang-undangan

Kegitan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Anggaran : Rp. 29.180.630,-

1. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)

Kelompok Sasaran : Desa/Kelurahan se Kecamatan Bojonegoro

Indikator Kinerja : Terbayarnya kegiatan pengembangan perbenihan dan perbibitan

Kegiatan : Pengembangan perbenihan/perbibitan

Anggaran : Rp.  38.200.763,70,

1. Program : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kelompok Sasaran : Data statistik  Kecamatan Bojonegoro

Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen Kecamatan Bojonegoro  dalam angka

Kegiatan : Penyusunan Kecamatan dalam angka

Anggaran : Rp.  3.000.000,-

1. Program : Peningkatan Peran Serta  dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Kelompok Sasaran : Tim penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Indikator  Kinerja : Terlaksananya  program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan melalui Program PKK di Tk. Kecamatan

Kegiatan : Pembinaan PKK Daerah

Anggaran : RP. 721.400,-

1. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa

Indikator Kinerja : Tersusunnya daftar usulan kegiatan pembangunan di Kecamatan

Kegiatan : Penyusunan Kecamatan dalam angka

Anggaran : Rp 4.000.000,-q

Total Pagu Indikatif :RP.  2.029.792.719,70,-

Tabel  8

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

 Penetapan indikator kinerja berguna untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi oleh karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana strategis organisasi. Hal ini disebabkan karena indikator  kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberikan gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan pada masa yang akan dating. Indikator kinerja yang ada juga harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bojonegoro.

 Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektifitas  pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian indikator sasaran yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi haruslah benar-benar dapat menggambarkan keadaan unit kerja secara riil.

Sebagai sebuah alat ukur maka dalam menetapkan indikator kinerja haruslah memenuhi criteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran
2. Menggambarkan hasil pencapaian program
3. Memfokuskan pada hal-hal utama ,  penting dan merupakan prioritas
4. Terkait dengan pertanggungjawaban

Secara rinci penetapan indikator kinerja program Kecamatan Bojonegoro diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel  9

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD