BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola data kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Hal ini diwujudkan melalui agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (08/05).

Acara yang berpusat di Pemkab Bojonegoro ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran Asisten Daerah (Asda).

Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh jajaran perangkat desa, kelurahan, serta para petugas lapangan yang terdiri dari Petugas Pencacah Lapangan (PCL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) se-Kecamatan Bojonegoro.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurul Azizah menekankan bahwa akurasi data adalah kunci utama agar program bantuan pemerintah tepat sasaran. Beliau meminta seluruh petugas untuk melakukan pengecekan secara riil di lapangan.

"Data ini dinamis, maka verifikasi dan validasi harus dilakukan dengan teliti. Kita ingin memastikan warga yang benar-benar membutuhkan masuk dalam sistem, dan yang sudah mandiri bisa tergraduasi," ujar Nurul Azizah.

Pelaksanaan bimtek melalui platform Zoom ini bertujuan untuk mempercepat koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan petugas di tingkat akar rumput tanpa mengabaikan efisiensi waktu. Selama sesi berlangsung, para peserta mendapatkan pembekalan teknis mengenai:

• Kriteria dan indikator terbaru DTSEN.
• Mekanisme input data hasil verlap (verifikasi lapangan).
• Validasi dokumen pendukung agar tidak terjadi data ganda.

Kehadiran Sekda dan para Asisten Daerah dalam giat ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data merupakan prioritas lintas sektoral di lingkup Pemkab Bojonegoro. Diharapkan, pasca bimtek ini, para PCL dan PML dapat segera bergerak melakukan validasi di wilayah masing-masing dengan standar operasional yang seragam.

Camat Bojonegoro, Sekretaris Camat, Seksi Kesejahteraan Rakyat beserta jajaran Forkopimcam yang hadir di pendopo kecamatan juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses ini agar berjalan transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

(BM)